INFOGRAFIS: MENILIK PENANGKAPAN IKAN TERUKUR

MENILIK PENANGKAPAN IKAN TERUKUR

Doc. LPM AQUA

Malang, LPM AQUA-Kamis (06/01/2022) Guna mendukung upaya pembangunan dibidang ekonomi maupun lainnya dengan memanfaatkan keberadaan sumberdaya alamnya. Pemerintah perlu mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait seperti masyarakat maupun organisasi terkait penanganan keberlangsungan sumberdaya alam tersebut. Baru-baru ini sektor kelautan dan perikanan Indonesia gencar di gadang-gadang sebagai sektor pengungkit dalam pembangunan ekonomi bangsa.

Letak yang strategis membuat Indonesia memiliki kekayaan utamanya pada sektor perikanan dan kelautan. Dengan begitu banyak pemanfaatan pada sektor tersebut, yang mana disela pemanfaatan harus diiringi oleh pemberdayaan keberadaan sumberdayanya. Utamanya pada sektor perikanan tangkap yang berpotensi besar sebagai penyetor kenaikan perekonomian negara. Dengan berbagai kualitas yang menyebabkan kenaikan ekspor dari negara-negara besar menyebabkan perikanan tangkap marak diekploitasi.

Guna mempertahankan keseimbangan ekologi, ekonomi, serta keberlangsungan sumberdaya perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikakan (KKP) melakukan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur mulai tahun 2022. Sakti Wahyu Trenggono selaku Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) menuturkan bahwasannya kebijakan tersebut merupakan salah satu dari tiga program terobosan KKP, dengan tujuan terwujudnya Blue Economy (ekonomi biru) pada sektor kelautan dan perikanan.

Kebijakan penangkapan terukur ini berdasar pada hitungan Komite Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) yang mana akan dilakukan secara berkala per dua tahun. Dengan jumlah penangkapan yang di perbolehkan (JTB) mencapai 9,45 juta ton per tahun yang mana nilai produksi dengan capaian Rp 229,3 triliun. Dengan adanya kebijakan penangkapan ikan terukur tersebut sumberdaya pada sektor perikanan tidak hanya dieksploitasi tanpa memperhitungkan siklus keberlangsungan perikanan di Indonesia.

Muhammad Zaini selaku Dikjen Perikanan Tangkap KKP menjelaskan beberapa kebijakan yang ada dan akan diatur yaitu, area penangkapan ikan, jumlah hasil tangkapan ikan yang diperbolehkan, pelabuhan sebagai tempat pendaratan hasil penangkapan, waktu ataupun musim penangkapan ikan yang tepat, serta jenis alat tangkap yang digunakan termasuk cantrang. Hal tersebut guna menekan tindakan ekspolitasi perikanan agar terjaga keberlangsungan sumberdayanya selama beberapa tahun kedepan.

Sumber:

https://money.kompas.com/read/2021/10/11/121746426/

https://kkp.go.id/artikel/37181-bahas-aturan-penangkapan-ikan-sistem-kontrak-kkp-jaring-masukan-pelaku-usaha

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Open House PINISHI 2024: Maba harus dipindahkan, panitia sebut bagian dari mitigasi

Open House PINISHI 2024: Maba harus dipindahkan, panitia sebut bagian dari mitigasi Sumber: Dokumentasi AQUA Malang, LPM AQUA-(17/09/2024) Open House PINISHI 2024 kembali digelar oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Open House merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan PKKMB FPIK UB “PINISHI” 2024. Diselenggarakan tanggal 14 September 2024, panitia mencoba hal baru dalam pengenalan Lembaga Kedaulatan Mahasiswa FPIK UB. Selain menyediakan stand untuk pengenalan LKM, panitia juga menyuguhkan demonstrasi dari semua LKM FPIK pada mahasiswa baru. Kegiatan demonstrasi dilaksanakan sejak pukul 07.00 di lapangan basket FPIK. Antusiasme mahasiswa baru sangat terasa dalam menyambut demonstrasi LKM ini. Sayangnya, antusias mereka tidak bertahan lama. Paparan sinar matahari yang terlalu lama hingga membuat 3 mahasiswa baru pingsan saat penyampaian demonstrasi. Hal ini disebabkan karen...

ESAI: The Significance of Identity Formation in Early Childhood Education

The Significance of Identity Formation in Early Childhood Education By: Mutahassin Bilhaq mentatdgt_pexels.com Malang, LPM AQUA -Wednesday (29/12/2021) Since March 2020, Indonesia has been experiencing a Covid-19 pandemic. This condition undoubtedly has a significant impact on several sectors, including education. Regulations imposed by the government, such as the wearing of masks, the keeping of a safe distance, the prohibition of gathering, and so on, have caused many agencies, including educational institutions, to implement a variety of new policies in the conduct of their activities. At the start of the pandemic, the government instructed people to study for 14 days online from home, and it turned out that this instruction was extended into the following year. When we arrive in November 2021, the world has changed dramatically. Many schools and universities throughout this country have and will continue to have limited face-to-face teaching and learning processes with stri...

INFOGRAFIS: MENGENAL SKEMA BLUE ECONOMY

MENGENAL SKEMA BLUE ECONOMY Doc. LPM AQUA Malang, LPM AQUA- Kamis (02/12/2021) Pada kondisi sekarang ini Indonesia sedang marak-maraknya berupaya membangun perekonomian di segala bidang. Utamanya di bidang kelautan dan perikanan yang memiliki potensi besar baik dalam sektor potensi hasil keanekaragaman hayati maupun pariwisata. Baru ini sektor kelautan dan perikanan Indonesia digambarkan sebagai salah satu faktor pengungkit perekonomian. Oleh sebab itu, KKP berkolaborasi bersama Rebublik Seychelles pada tanggal 30 November dengan rancangan kerjasama dan investasi berbasis " Blue Economy ". Blue Economy atau ekonomi biru sendiri merupakan sebuah skema baru untuk mempelopori masa depan dunia kelautan dan perikanan yang lebih maju, strategis, dan berkualitas. Dalam proses pengembangannya, terdapat wacana oleh KKP yang bekerja sama dengan Republik Seychelles di beberapa bidang kelautan dan perikanan dalam upaya terwujudnya keseimbangan ekologi dan ekonomi serta inovasi teknologi...

LPM AQUA - FPIK UB

Cari Blog Ini