Data Ratusan Penduduk Indonesia Dikabarkan Bocor!
Indonesia baru saja dikejutkan
dengan kabar bahwa data pribadi mereka yang bocor hingga diperjual belikan. Kabar
yang berawal dari cuitan twitter dari seseorang dengan username @ndagels
yag menyatakan bahwa 279 juta data penduduk Indonesia bocor dan dijual. Bahkan
data tersebut mencakup data penduduk yang sudah meninggal. Lantas data pendudukan
dari instansi manakah yang mengalami kebocoran?
Berdasarkan pernyataan Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, yang bersumber dari pengakuan pelaku, data-data tersebut didapatkan dari BPJS Kesehatan. Namun, pihak BPJS Kesehatan membantah pernyataan tersebut. Dugaan tentang kebenaran data tersebut yang berasal dari BPJS Kesehatan diperkuat oleh pernyataan Ruby Alamsyah.
Sebagai pakar digital forensik,
Ruby Alamsyah mengatakan “Nomor kartu yang terisi ataupun terlihat di sana,
nomor kartu semuanya memiliki 13 digit nomor, yang mana tiga depan angka
pertama adalah nol. Kebetulan noka (nomor kartu) 13 digit dan tiga angka depan
nol semua itu mirip dengan instansi pemerintah yang mengelola data asuransi
masyarakat, yaitu BPJS”.
“Itu kita compare,
datanya sama, sehingga kuat diduga memang data tersebut adalah data instansi
pemerintah yang menaungi terkait asuransi kesehatan masyarakat, yaitu BPJS,”
lanjut Ruby.
Lalu, apa tindakan yang dilakukan
pemerintah dengan adanya kabar tersebut?
Pihak Kementerian Kominfo
melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan untuk melakukan penelusuran
lebih lanjut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 201 serta
Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Perlindungan Data
Pribadi dan Sistem Elektronik, pihak BPJS Kesehatan yang berperan sebagai
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diwaibkan untuk melaporkan kepada Kementerian
Kominfo.
Langkah lain yang dilakukan Kementerian
Kominfo untuk menanggulangi kasus ini adalah memblokir akses pengunduhan data
tersebut yang dijual disitus Raid Forums.
Pihak BPJS Kesehatan ternyata juga
memberikan tanggapan terhadap kasus yang menyeret nama instansi tersebut.
“Dengan big data kompleks
yang tersimpan di server kami, kami memiliki sistem pengamanan data yang ketat
dan berlapis sebagai upaya menjamin kerahasiaan data tersebut, termasuk di
dalamnya data peserta JKN-KIS,” tegas pihak BPJS Kesehatan.
Hingga saat ini pihak BPJS
Kesehatan masih memeriksa dan menguji keabsahan ratusan juta data tersebut. Pihak
Kementerian Kominfo menghimbau agar seluruh penyedia platform digital dan
pengelola data pribadi agar semakin meningkatkan keamanan data pribadi yang
dikelola.
Kementerian Kominfo juga menghimbau agar masyarakat semakin waspada terhadap data pribadi yang mereka berikan pada platform digital.
Sumber :
bbc.com
tekno.kompas.com
Komentar
Posting Komentar