HARIAN AQUA (Vol.17): MAHASISWA MENGGUGAT, KEPUTUSAN PEEMRINTAH PERLAHAN MEMATIKAN RAKYAT

Mahasiswa Menggugat, Keputusan Pemerintah Perlahan Mematikan Rakyat

(Sumber: Dok. LPM AQUA)

Malang, LPM AQUA-Senin (18/04/2022) Senin, 12 April 2022, menjadi saksi sebuah pergerakan yang digawangi oleh BEM dan mahasiswa Kota Malang. Bergerak menuju Gedung Balai Kota Malang untuk menyuarakan tuntutan rakyat. Tuntutan terhadap penguasa yang sudah banyak melakukan ketidakadlian. Keputusan-keputusan penguasa yang membuat rakyat tercekik di negerinya sendiri.

Beberapa bulan belakangan ini, pemerintah mengeluarkan beberapa keputusan yang membuat rakyat menggeram. Harga minyak goreng melambung tinggi bak roket, BBM (pertamax) pun ikut-ikutan naik harga, warga Wadas tak diberi kebebasan atas desa dan lahannya, dan masih banyak yang lainnya. Ditambah lagi adanya beberapa wacana yang dikeluarkan oleh beberapa oknum pemerintah terkait dengan penambahan periode kepengurusan presiden saat ini serta pemilu yang dimundurkan.

Keputusan-keputusan tersebut menambah beban dan derita bagi rakyat Indonesia, terutama rakyat-rakyat kecil. Pandemi yang tak kunjung usai sudah menjadi beban bagi rakyat Indonesia, ditambah dengan keputusan pemerintah yang membuat geleng kepala. Rakyat pun geram dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Tak hanya mahasiswa Kota Malang saja yang melakukan unjuk rasa. Serangkaian demo belakangan ini diawali dengan adanya unjuk rasa yang dikoordinir oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesi (SI) dengan tujuan ke Gedung DPR/MPR RI membawa tuntutan utama yang sama, yaitu Tolak Penambahan Periode Kepengurusan Presiden, Tolak Penundaan Pemilu serta Penurunan Harga Minyak Goreng. Demo dilakukan juga oleh beberapa mahasiswa yang ada di beberapa daerah di Indonesia meskipun tidak dalam waktu yang sama. Meskipun pada akhirnya, sehari sebelum demo besar-besaran dilakukan di Jakarta oleh BEM SI, Presiden dan beberapa jajarannya mengadakan Rapat Terbatas Persiapan Pemilu dan Pilkada yang memutuskan bahwa Pemilu dan Pilkada akan tetap dilaksanakan serentak pada tahun 2024, tanpa adanya penundaan. Selain itu menegaskan juga bahwa tidak ada penambahan peridoe kepengurusan kepada presiden. Adanya rapat terbatas tersebut tidak menyurutkan semangat mahasiswa untuk tetap menyuarakan aspirasi dan keluhan lain yang selama ini dirasakan oleh rakyat Indonesia.

Apa saja tuntutan Aliansi BEM se-Malang Raya?

(Sumber: Dok. LPM AQUA)

Seusai demo dilakukan di depan Gedung Balai Kota Malang, perwakilan Pemkot Malang datang menemui mahasiswa dan mengapresiasi serta menerima aspirasi dan tuntutan yang diberikan oleh mahasiswa dan masyarakat Kota Malang. Tuntutan-tuntutan yang dibawa oleh Aliansi BEM se-Malang Raya disampaikan oleh Zulfikri Nurfadhilla selaku Koordinator BEM Malang Raya, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menolak keras adanya wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu di tengah carut marut dari permasalahan-permasalahan yang terjadi secara parsial di Indonesia
2. Menuntut konsistensi Jokowi untuk menghentikan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu
3. Menuntut pemerintah untuk memberikan bantuan minyak goreng yang kemudian didistribusikan secara merata kepada masyarakat
4. Menuntut pemerintah untuk segera menurunkan harga minyak goreng
5. Menuntut pemerintah untuk memberantas mafia-mafia yang menjadi aktor dibalik penimbunan minyak goreng
6. Menuntut pemerintah untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan secara konsisten
7. Menuntut pemerintah untuk menghasilkan kebijakan terkait pembatasan ekspor CPO ke luar negeri guna memastikan terpenuhinya kebutuhan dalam negeri
8. Menuntut pemerintah untuk memprioritaskan penyelesaian permasalahan krisis minyak goreng ini dengan mengalihkan CPO yang dibutuhkan program B30 yang kemudian digunakan untuk memproduksi minyak goreng
9. Menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas terakit darimana para partai politik mendapat stok minyak goreng dengan jumlah yang besar di tengah terjadinya kelangkaan
10. Menuntut pemerintahan untuk menstabilkan harga bahan bakar minyak jenis pertamax
11. Menuntut pemerintah menurunkan harga BBM jenis pertamax
12. Menuntut pemerintah untuk melakukan mediasi secara persuasif dan keberlanjutan dengan warga Wadas
13. Menuntut pemerintah untuk memberikan ganti rugi secara materiil dan jaminan perlindungan kepada warga Wadas
14. Menuntut pemerintah dalam penuntasan kasus kekerasan yang dilakukan aparat yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan mendesak Kapolda untuk menarik mundur personil aparat dari Desa Wadas
15. Menunda segala upaya pengesahan Raperda RT/RW Kota Batu
16. Melakukan transparansi dan melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan Perda RT/RW
17. Merubah paradigma dari eksklusif menjadi inklusif dan mengutamakan aspek pelestarian ekologis
18. Lebih berpihak kepada masyarakat lokal dibandingkan kepada para investor
19. Membatalkan rencana budidaya sawit di Malang Selatan karena bertentangan dengan daya dukung wilayah dan kondisi terkini kawasan Malang Selatan yang rentan
20. Memilih alternatif ekonomi yang berkelanjutan yakni budidaya tanaman pohon buah tropis dan ekowisata yang lebih nyata menguntungkan untuk rakyat
21. Melakukan peninjauan serta penormalisasian sungai-sungai besar, serta sistem drainase yang yang ada
22. Khusus untuk pemerintah Kota Malang, menambah ruang terbuka hijau sebagai salah satu daerah resapan air hujan
23. Mendesak pemerintah untuk menunda proyek IKN yang berpotensi pada ketidakstabilan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat
24. Menuntut pemerintah untuk fokus pada pemulihan ekonomi dan kestabilan sektor-sektor publik demi perbaikan dan pemenuhan hak hidup masyarakat Indonesia, bukan pada pengorganisasian yang hanya berdasarkan akal bulus, persekongkolan, dan ide-ide jahat demi merampok dan memuaskan hasrat kekuasaan

Tuntutan-tuntutan tersebut telah berhasil disampaikan oleh Aliansi BEM Malang Raya. Koordinator BEM Malang Raya menyampaikan bahwa BEM Malang Raya akan tetap mengawasi dan mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah terutama Pemkot Malang terkait tuntutan-tuntutan yang telah disampaikan. Tak menutup kemungkinan juga akan ada demo lanjutan terkait dengan tuntutan-tuntutan yang telah diungkap saat demo kemarin.

“Tapi kami tidak diam. Gerakan kami tidak berhenti hari ini. Gerakan kami tidak berhenti disini. Minggu ke depan kita akan menghitung eskalasi apakah DPRD betul-betul akan menindak lanjuti tuntutan-tuntutan kita. Maka dari itu ketika misalkan DPRD tidak menindak lanjuti, maka kita akan turun dengan eskalasi yang lebih besar daripada hari ini,” ungkap Zulfikri Nurfadhillah selaku Koordinator BEM Malang Raya. (dnp)