OPINI: KEBEBASAN BUKAN BERARTI TIDAK PATUH

Kebebasan Bukan Berarti Tidak Patuh

Oleh: Titis Dwi Andhani

(Sumber: Leah Kelley-pexels.com) 

Tepat tanggal 3 Mei diperingati sebagai Hari Pers Sedunia atau World Press Freedom Day. Penetapan Hari Kebebasan Pers Sedunia ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kebebasan pers dan mengingatkan pemerintah untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak atas kebebasan berekspresi. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)”. Dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia, tahun ini UNESCO mengusung tema “Jurnalisme di Bawah Kepungan Digital”. Tema ini diusung dengan menyoroti berbagai permasalahan pers yang terjadi, pengancaman terhadap jurnalis dan pemberitaan yang diterbitkan. Serangan yang dimediasi secara digital terhadap jurnalis serta konsekuensi dari serangan yang muncul pada kepercayaan publik terhadap komunikasi digital juga menjadi faktor atas pengangkatan tema Hari Kebebasan Pers Sedunia pada tahun ini.

Ancaman demi ancaman dari pihak tertentu, dirasa menjadi satu fakta atas aktualnya pemberitaan yang diterbitkan. Kebebasan bersuara nyatanya tidak bebas. Terbukti beberapa kawan-kawan pers mahasiswa yang menerbitkan berita seputar kampus mereka justru imbasnya adanya pengancaman. Apakah memang begitu arti kebebasan bersuara?

Terkadang ada saja oknum yang sengaja mengadu domba dan berperan sebagai benang merah dalam satu masalah. Sebenarnya bukan masalah, karena masalah itu terjadi jika ada pihak yang sengaja mempermasalahkan dan ada saja yang percaya terhadap omong kosong dari pengadu domba tanpa mencari faktanya terlebih dahulu. Inilah yang terkadang menyebabkan pers dianggap sebagai pembawa kericuhan.

Anggota pers mempunyai kode etik jurnalistik yang digunakan sebagai pedoman dalam setiap langkah perjalanan pers. Apabila pedoman itu tidak diterapkan, maka terjadi kelemahan dan kegagalan pers dalam mewartakan berita. Apabila prinsip jurnalisme dan etika dipegang oleh setiap anggota pers, maka kebebasan pers akan berjalan tanpa adanya lagi pencederaan atau pengancaman terhadap jurnalis.

Meskipun pers berperan sebagai media berekspresi dan wadah untuk bersuara, namun jangan sampai narasi yang diberitakan justru melenceng dari fakta. Beberapa berita terkadang hiperbola dalam menulis judul berita, yang mana isi beritanya terkadang tidak nyambung dengan judul yang diangkat. Kebiasan penulisan yang sembrono inilah yang menjadi satu faktor mengapa pers selalu dianggap kebablasan dalam menerbitkan berita.

Kebebasan pers tidak dapat didefinisikan bebas tanpa memperhatikan akibat. Peran pers sebagai jembatan penyelesaian konflik dan pemberitaan konflik, tanpa melebih-lebihkan apa yang ada di dalamnya. Kebebasan pers harus dijaga, sebagai sarana dalam mendialogkan konflik yang terjadi, agar segenap bangsa, masyarakat, dapat terlibat dialog dalam upaya mencari solusi konflik. Melalui pers yang bebas akan mencegah agar urusan bangsa tidak dimonopoli oleh sekelompok orang, kelompok, atau elite kekuasaan. Pers yang menggunakan kebebasan secara berlebihan justru akan mengancam dirinya sendiri. Pers yang terlalu bebas akan menjadi pemicu anarki.