LPM AQUA - FPIK UB

Pada Jumat, 21 Maret 2025, serangan brutal oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang diklaim oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) terjadi di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua pegunungan, terhadap para guru honorer dan tenaga kesehatan (Nakes) di daerah tersebut, berdasarkan hasil olah TKP serangan itu dilakukan oleh para kelompok pelaku selama 2 hari berturut-turut serta dilakukan oleh 15 orang memakai penutup wajah dan bersenjata tajam. Dalam kejadian ini menewaskan seorang guru honorer yang bernama Rosalia Rerek Sogen serta 7 orang lainya mengalami luka-luka. Selain itu fasilitas sekolah dan rumah para guru tersebut ikut dirusak oleh para pelaku penyerangan. "Dari hasil olah TKP, diketahui bahwa kejadian berlangsung selama dua hari berturut-turut. Kelompok pelaku yang berjumlah sekitar 15 orang menyerang guru-guru honorer menggunakan senjata tajam," tutur Kaops Damai Cartenz 2025, Brigjen Faizal Ramadhanidi dikutip da...

LPM AQUA, Malang - Kegiatan unjuk rasa pada hari Kamis (20/3/2025) di alun-alun Kota Malang, dilancarkan sebagai bentuk protes terhadap disahkannya Rancangan Undang-Undang terhadap perubahan Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. RUU ini sudah resmi disahkan pada hari yang sama pukul 10.00 WIB di gedung DPR yang dipimpin ketua DPR RI Puan Maharani. Sejak awal RUU ini dicanangkan, sudah menuai banyak protes dari kalangan masyarakat umum dan mahasiswa. Sumber: Dokumentasi AQUA Massa mulai berkumpul di pusat alun-alun Kota Malang dengan didahului orasi-orasi terkait ketidaksetujuan mereka terhadap undang-undang yang sudah resmi disahkan ini. Memakai pakaian serba hitam, massa melantangkan dengan keras terkait ketidaksetujuan mereka terhadap sikap anggota DPR yang langsung mengesahkan RUU TNI tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Aliansi demo yang terdiri dari dari masyarakat umum dan mahasiswa ini menilai bahwa sikap yang ditunjukkan oleh DPR secara tidak l...

Tindakan tegas yang diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur (DKP Kaltim) dalam membongkar 40 patok laut yang dipasang secara ilegal di Bontang Kuala (17/03), menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan aturan dan menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. Langkah ini sangat penting, mengingat pemasangan patok secara ilegal dapat mengganggu aktivitas nelayan dan merusak ekosistem laut, yang merupakan sumber kehidupan bagi banyak masyarakat pesisir. Sumber: antaranews Pendekatan persuasif yang dilakukan sebelum pembongkaran, di mana warga diminta untuk menurunkan patok secara mandiri, mencerminkan upaya pemerintah untuk berkomunikasi dan mendidik masyarakat tentang pentingnya peraturan yang ada. Namun, fakta bahwa masih banyak patok yang tersisa menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) Kaltim. Sanusi selaku Lurah Bontang Kuala dalam pernyataannya yang dikut...