Opini : Pers Nasional Perlu Dilindungi

Saat ini Pers Nasional dihadapkan dengan situasi kritis. Pers berjuang untuk mempertahankan eksistensinya ditengah krisis finansial akibat pandemi Covid-19. Pers Nasional memiliki peran yang sangat penting bagi bangsa sebagai pilar keempat demokrasi dengan turut mengawasi kebijakan pemerintah pada era pandemi ini agar tetap berpihak kepada publik. Dalam kondisi sekarang, banyak perusahaan media terancam tidak bisa menjalankan fungsinya. Pemerintah tidak boleh lalai terhadap nasib Pers nasional terlebih dimasa pandemi Covid-19. Sesuai pasal 3 UU Pers, pers nasional mempunyai fungsi strategis sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Banyaknya berita hoaks yang beredar di media sosial membuat masyarakat resah menyebabkan Pers nasional harus membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi yang benar kepada publik. Tanpa adanya pers, sangat sulit bagi pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya Covid-19 dan cara memutus rantai penyebarannya. Pers nasional juga berperan mengendurkan ketegangan di masyarakat melalui program hiburan yang ditampilkan media massa.

Negara ini dihadapkan pada situasi bahaya, manakala Pers kehilangan fungsinya dan informasi karena dimonopoli oleh media sosial. Pers nasional tentu berhak mendapat insentif dari negara. Menurut Dewan Pers, insentif yang diberikan oleh pemerintah itu sejatinya bersumber dari rakyat dan pers wajib mengembalikannya untuk rakyat melalui informasi yang akurat. Ada tujuh poin yang disuarakan oleh perkumpulan jurnalis dan perusahaan media yang tergabung dalam Tim Media Task Force Sustainability. Pertama, mendorong negara untuk tetap mengalokasikan dana sosialisasi kebijakan, program, atau kampanye penanggulangan Covid-19 untuk pers. Kedua, negara didorong untuk memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan pers cetak sebesar 20 persen dari harga per kilogram. Ketiga, mendorong negara agar memberi subsidi listrik untuk perusahaan pers sebesar 30 persen dari tagihan Mei hingga Desember 2020. Keempat, memberikan kredit berbunga rendah atau berjangka panjang melalui bank BUMN untuk perusahaan pers. Kelima, mendorong negara menangguhkan kewajiban karyawan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan selama masa pandemi. Keenam, pemerintah didorong menanggung kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Kesehatan selama masa pandemi. Ketujuh, mendorong negara memaksimalkan pemungutan pajak pendapatan dari perusahaan platform global yang beroperasi di Indonesia.

Oleh : Rina Dwi Lestari

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Open House PINISHI 2024: Maba harus dipindahkan, panitia sebut bagian dari mitigasi

Open House PINISHI 2024: Maba harus dipindahkan, panitia sebut bagian dari mitigasi Sumber: Dokumentasi AQUA Malang, LPM AQUA-(17/09/2024) Open House PINISHI 2024 kembali digelar oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Open House merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan PKKMB FPIK UB “PINISHI” 2024. Diselenggarakan tanggal 14 September 2024, panitia mencoba hal baru dalam pengenalan Lembaga Kedaulatan Mahasiswa FPIK UB. Selain menyediakan stand untuk pengenalan LKM, panitia juga menyuguhkan demonstrasi dari semua LKM FPIK pada mahasiswa baru. Kegiatan demonstrasi dilaksanakan sejak pukul 07.00 di lapangan basket FPIK. Antusiasme mahasiswa baru sangat terasa dalam menyambut demonstrasi LKM ini. Sayangnya, antusias mereka tidak bertahan lama. Paparan sinar matahari yang terlalu lama hingga membuat 3 mahasiswa baru pingsan saat penyampaian demonstrasi. Hal ini disebabkan karen...

ESAI: The Significance of Identity Formation in Early Childhood Education

The Significance of Identity Formation in Early Childhood Education By: Mutahassin Bilhaq mentatdgt_pexels.com Malang, LPM AQUA -Wednesday (29/12/2021) Since March 2020, Indonesia has been experiencing a Covid-19 pandemic. This condition undoubtedly has a significant impact on several sectors, including education. Regulations imposed by the government, such as the wearing of masks, the keeping of a safe distance, the prohibition of gathering, and so on, have caused many agencies, including educational institutions, to implement a variety of new policies in the conduct of their activities. At the start of the pandemic, the government instructed people to study for 14 days online from home, and it turned out that this instruction was extended into the following year. When we arrive in November 2021, the world has changed dramatically. Many schools and universities throughout this country have and will continue to have limited face-to-face teaching and learning processes with stri...

INFOGRAFIS: MENGENAL SKEMA BLUE ECONOMY

MENGENAL SKEMA BLUE ECONOMY Doc. LPM AQUA Malang, LPM AQUA- Kamis (02/12/2021) Pada kondisi sekarang ini Indonesia sedang marak-maraknya berupaya membangun perekonomian di segala bidang. Utamanya di bidang kelautan dan perikanan yang memiliki potensi besar baik dalam sektor potensi hasil keanekaragaman hayati maupun pariwisata. Baru ini sektor kelautan dan perikanan Indonesia digambarkan sebagai salah satu faktor pengungkit perekonomian. Oleh sebab itu, KKP berkolaborasi bersama Rebublik Seychelles pada tanggal 30 November dengan rancangan kerjasama dan investasi berbasis " Blue Economy ". Blue Economy atau ekonomi biru sendiri merupakan sebuah skema baru untuk mempelopori masa depan dunia kelautan dan perikanan yang lebih maju, strategis, dan berkualitas. Dalam proses pengembangannya, terdapat wacana oleh KKP yang bekerja sama dengan Republik Seychelles di beberapa bidang kelautan dan perikanan dalam upaya terwujudnya keseimbangan ekologi dan ekonomi serta inovasi teknologi...

LPM AQUA - FPIK UB

Cari Blog Ini