'Mafia' Negeri Asap

Malang-LPM AQUA. Sumber daya Provinsi Riau yang didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat menjadikan Riau sebagai salah satu Provinsi terkaya di Indonesia. Sayangnya, penebangan hutan yang merajalela telah mengurangi luas hutan secara signifikan, dari 78% pada 1982 menjadi hanya 33% pada 2005. Rata-rata 160,000 hektar hutan habis ditebang setiap tahun, meninggalkan 22%, atau 2,45 juta hektare pada tahun 2009. Deforestasi dengan tujuan pembukaan kebun-kebun kelapa sawit dan produksi kertas telah menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu di provinsi ini selama bertahun-tahun, dan menjalar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

(Sumber Gambar: merdeka.com)

Beberapa hari sebelumnya hingga minggu ke dua September sekarang, Riau masih diselimuti oleh kabut asap tebal. Wakil DPRD Riau, Noviwaldi Jusman mengatakan bahwa kondisi kabut asap terus memburuk dan berbahaya. Karena itu, ia meminta Plt Gubri secepatnya menaikan status dari siaga darurat menjadi gawat darurat kabut asap.

Badan Meterorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Pekanbaru menyebutkan satelit Tera dan Aqua memantau lonjakan titik panas di Sumatera mencapai 413 titik. Jumlah tersebut jauh meningkat dari hari sebelumnya, yakni 151 titik. Menurut Kepala BMKG Pekanbaru Sugarin, kabut asap kian pekat menyelimuti Riau. Jarak pandang di Pekanbaru 200 meter, bahkan di Pelalawan hanya 50 meter (Tempo.co).

Terjadinya kebakaran hutan di Riau pada tahun ini memang tidak terlepas dari kemarau panjang yang melanda Indonesia. Dikutip dari situs Viva.co.id (8/8/2015), hasil pantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan bahwa El Nino menimpa Indonesia tahun ini. Fenomena alam ini menimbulkan kemarau berkepanjangan dan diperkirakan akan terus menguat serta mencapai puncaknya pada dua bulan ke depan. Kepala BMKG, Andi Eka Sakya bahkan menyatakan bahwa musim kemarau tahun 2015 akan lebih panjang dibandingkan tahun lalu. Hal ini sebagai dampak dari munculnya El Nino yang menyebabkan awal musim hujan 2015/2016 mengalami kemunduran. Kemarau panjang tersebut memang merupakan penyebab dari timbulnya kebakaran hutan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penyebab adanya kebakaran hutan adalah karena adanya unsur kesengajaan. Mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dalam President Lecture di Lemhanas Jakarta (8/9/2015), bahwa terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang berada di wilayah Sumatera, bersumber dari dua hal. Pertama, suhu yang terlalu panas dan kedua, adanya pembakaran lahan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. SBY pun pernah melakukan analisis dan meyakini bahwa 70 persen penyebab terjadinya asap di Riau adalah dibakar. Dalam artikel Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014 yang dikeluarkan oleh P3DI Setjen DPR RI, Kebakaran hutan dan lahan paling banyak disebabkan oleh perilaku manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaian mereka. Hanya sebagian kecil saja yang disebabkan oleh alam (petir atau lava gunung berapi). Penyebab kebakaran oleh manusia dapat dirinci sebagai berikut: 1. konversi lahan, yang disebabkan oleh kegiatan penyiapan (pembakaran) lahan untuk pertanian, industri, pembuatan jalan, jembatan, bangunan, dan lain-lain; 2. pembakaran vegetasi, yang disebabkan oleh kegiatan pembakaran vegetasi yang disengaja namun tidak terkendali sehingga terjadi api lompat, misalnya pembukaan hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan, atau penyiapan lahan oleh masyarakat; 3. pemanfaatan sumber daya alam, yang disebabkan oleh aktivitas seperti pembakaran semak-belukar dan aktivitas memasak oleh para penebang liar atau pencari ikan di dalam hutan; 4. pemanfaatan lahan gambut, yang disebabkan oleh aktivitas pembuatan kanal atau saluran tanpa dilengkapi dengan pintu kontrol yang memadai air sehingga menyebabkan gambut menjadi kering dan mudah terbakar; 5. sengketa lahan, yang disebabkan oleh upaya masyarakat lokal untuk memperoleh kembali hak-hak mereka atas lahan atau aktivitas penjarahan lahan yang sering diwarnai dengan pembakaran. Kebakaran hutan dan lahan Riau telah menyebabkan kualitas udara memburuk. Dinas Kesehatan Pekanbaru mencatat udara di Pekanbaru telah berada pada level 130 Psi (pounds per square inch) atau tidak sehat karena mengandung particulate matter (PM-10) berlebih yang sangat berbahaya untuk kesehatan paru-paru. Bahkan 10 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat turut terkena dampak oleh kabut asap Riau. Hal ini menyebabkan Pemerintah Provinsi memberlakukan status siaga darurat bencana asap sampai dengan 31 Maret 2014. Tercatat tiga ribuan warga terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat asap. Untuk mengurangi dampak yang lebih buruk, beberapa walikota/bupati di Sumatera Barat mengeluarkan kebijakan meliburkan anak-anak sekolah (SD, TK, dan PAUD). BNPB memperkirakan kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau tahun ini mencapai Rp 10 triliun, terhitung sejak Januari hingga Maret 2014.

Setelah kemarau panjang ini berlalu, tak dapat dipungkiri bahwa akan terjadi lagi kebakaran hutan dengan unsur kesengajaan. Suara Pembaruan (16/9/2015) mengabarkan bahwa dalam kasus asap tebal yang terjadi di Indonesia ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) menyatakan sedang menyelidiki 10 perusahaan yang diduga kuat ikut melakukan pembakaran hutan. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Bambang Hendroyono menyatakan, dari 10 perusahaan itu, ada 5 perusahaan yang diduga berperan dalam pembakaran hutan di Riau, 2 perusahaan di Jambi, dan 3 perusahaan di Kalimantan Tengah. Semua perusahaann itu bergerak di bidang perkebunan dan hutan tanaman. Faktor dimana kebakaran hutan yang disengaja inilah yang seharusnya lebih diwaspadai dan titindak lanjuti lebih teliti dan cepat oleh pemerintah. Oknum-oknum yang melakukan pembakaran hutan bahkan perusahan kehutanan pun harus dengan tegas dan secara kontinyu dilakukan pengawasan. Merekalah mafia-mafia negeri asap yang menyebabkan masyarakat kesesakan dalam bernafas,  merugikan negara, dan mereka harus dijatuhi hukum yang tegas dan keras. Tugas penguasa adalah mengurusi urusan rakyat. Maka sungguh dzolim jika penguasa mementingkan korporasi, dan menomor sekiankan kemaslahatan rakyatnya. (uk)