UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Sumber : freevector.co

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. Undang-undang Pers ini disahkan diJakarta pada  23 Septerber 1999 oleh  Presiden Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie dan Sekretaris Negara Muladi.Undang-undang Pers  Nomor 40 Tahun 1999 mengandung 10 bab dan 21 pasal, Bab dan pasal tersebut berisi aturan dan ketentuan tentang pembredelan, penyensoran, asas, fungsi, hak dan kewajiban perusahaan pers, hak-hak wartawan, juga tentang Dewan Pers , yang dimaksud  Dewan Pers  adalah  lembaga negara yang mengatur dan bertanggungjawab atas kegiatan jurnalistik di Indonesia. Dalam Undang-undang Pers juga disebutkan bahwa subjek dan objek jurnalistik di Indonesia memiliki tiga keistimewaan hak, yakni Hak tolak, Hak jawab, dan Hak koreksi. Ketiga hak tersebut juga telah diatur dalam Kode etik jurnalistik Indonesia.

Dalam Undang-undang Pers terdapat pengertian pers, perusahaan pers dan wartawan. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, media siber dan segala jenis saluran yang tersedia. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.  sejak disahkan Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, ada beberapa peraturan dan undang-undang terkait pers yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-undang dan aturan tersebut diantaranya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers  dan Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum .
(Referensi :wikipedia)
selengkapnya:
 bit.ly/UU40Tahun1999